Makalah Tentang Murabahah

Makalah Tentang Murabahah

BAB I

PENDAHULUAN

A.    Latar Belakang

Islam adalah agama yang universal sebagai pedoman yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, pada garis besarnya menyangkut dua bagian pokok, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah adalah mengahambakan diri kepada Allah SWT dengan menaati segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Sedangkan muamalah ialah kegiatan-kegiatan yang menyangkut antar manusia yang meliputi aspek ekonomi, politik dan sosial. Untuk kegiatan muamalah yang menyangkut aspek ekonomi seperti jual beli, simpan pinjam, hutang piutang, usaha bersama dan lain sebagainya.

Adapun bentuk-bentuk jual beli yang telah dibahas oleh para ulama dalam fiqh muamalah Islamiyah terbilang sangat banyak. Jumlahnya bisa mencapai belasan atau puluhan. Sesungguhpun demikian, dari sekian banyak itu, ada salah satu jenis jual beli yang telah banyak dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, yaitu bai’ al-murabahah atau jual beli murabahah.

B.     Rumusan Masalah

1.      Apa definisi, syarat dan rukun jual beli murabahah?

2.      Apa saja yang menjadi landasan syariah jual beli murabahah?

3.      Apa yang dimaksud dengan modal dan unsur pendukung?

4.      Apa dan bagaimana penjelasan dari murabahah lil amir bissyira’?

5.      Apa dan bagaimana penjelasan dari bai’al muajjal (bai’ bitsaman ajil)?

C.    Tujuan Penulisan           

1.      Memahami definisi, syarat, serta rukun dari jual beli murabahah.

2.      Mengetahui dalil yang menjadi landasan syariah jual beli murabahah.

3.      Memahami maksud dari Modal dan Unsur Pendukung.

4.      Memahami penjelasan dari Murabahah lil amir bissyira’.

5.      Memahami penjelasan dari Bai’al muajjal (bai’ bitsaman ajil).

BAB II

PEMBAHASAN

JUAL BELI MURABAHAH

A.    Definisi    

Murabahah dalam arti bahasa berasal dari kata raabaha yang asal katanya rabaha yang artinya tambahan.[1] Murabahah merupakan salah satu dari bentuk jual beli amanah. Murabahah adalah jual beli suatu barang di mana penjual memberitahukan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Murabahah merupakan salah satu konsep Islam dalam melakukan jual beli. Konsep ini telah banyak digunakan oleh bank-bank dan lembaga-lembaga keuangan Islam untuk pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan perdagangan para nasabahnya.

 Ibnu Qudamah mendefinisikan, murabahah adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati.[2] Misalnya, sesorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Pengertian murabahah yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.[3] Dalam fatwa tersebut juga dibahas mengenai ketentun umum murabahah dalam bank syariah, ketentuan murabahah kepada nasabah, jaminan, hutang, penundaan pembayaran, serta bangkrut dalam murabahah.[4]

Dari pengertian murabahah di atas dapat dikemukakan bahwa inti dari jual beli murabahah adalah penjual mendapatkan manfaat keuntungan dan pembeli mendapa manfaat dari benda yang dia beli. Karena dalam definisinya disebut adanya “keuntungan yang disepakati”, karakteristik murabahah adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.

B.     Landasan Syariah

Murabahah merupakan akad jual beli yang diperbolehkan, hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Alquran dan Hadits. Di antara landasan syari’ah yang memperbolehkan praktik akad jual beli murabahah adalah sebagai berikut:

1.      Alquran

“… Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba …” (QS. Al-Baqarah: 275) [5]

Dalam ayat ini, Allah memertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep ribawi. Berdasarkan ketentuan ini, jual beli murabahah mendapat pengakuan dan legalitas dari syara’, dan sah untuk dioperasionalkan dalam praktik pembiayaan bank syariah karena ia merupakan salah satu jual beli dan tidak mengandung unsur ribawi.

“Hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu” (QS. An-Nisa: 29)

Ayat ini melarang segala bentuk transaksi yang batil. Di antara transaksi yang dikategorikan batil adalah yang mengandung bunga (riba) sebagaimana terdapat pada sistem kredit konvensional. Berbeda dengan murabahah, dalam akad ini tidak ditemukan uunsur bunga, namun hanya menggunakan margin. Ayat ini juga mewajibkan untuk keabsahan setiap transaksi murabahah harus berdasarkan prinsip kesepakatan kedua pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian yang menjelaskan dan dipahami segala hal yang menyangkut hak dan kewajiiban masing-masing.

2.      Hadits

Dari Abu Said al Khudri bahwa Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka”.

Hadits ini yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ibnu Majah ini merupakan dalil atas keabsahan jual beli secara umum. Hadits ini memberikan prasyarat bahwa akad jual beli murabahah harus dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan transaksi. Segala ketentuan yang yang terdapat dalam jual beli murabahah, seperti penentuan harga jual, margin yang diinginkan, mekanisme pembayaran dan lainnya, harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan bank, tidak bisa ditentukan secara sepihak.[6]

C.    Syarat dan Rukun         

Syarat jual beli murabahah antara lain: [7]

1.      Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.

2.      Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.

3.      Kontrak harus bebas dari riba.

4.      Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

5.      Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, mislanya jika pembelian dilakukan secara utang.

Secara prinsip jika, jika syarat dalam a, b, atau e tidak terpenuhi, pembeli memiliki pilihan:

a.       Melanjutkan pembelian seperti apa adanya.

b.      Kembali kepada penjual dan menyatakan ketidak setujuan atas barang yang dijual.

c.       Membatalkan kontrak.

Adapun rukun Murabahah antara lain:

1.      Penjual yaitu pihak yang membeli barang dari pemasok dianalogikan bank.

2.      Pembeli yaitu orang yang membutuhkan (membeli) barang dianalogikan nasabah.

3.      Barang yang akan diperjualbelikan dan harga.

4.      Akad.

D.    Modal dan Unsur Pendukung  

Suatu sistim ekonomi Islam harus bebas dari bunga. Dalam sistem itu bunga tidak diperkenankan memainkan pengaruhnya yang merugikan pekerja, produksi dan distribusi. Dengan alasan inilah, modal telah menduduki tempat yang khusus dalam ilmu ekonomi Islam. Dalam hal ini kita cenderung menganggap modal “sarana produksi yang menghasilkan” tidak sebagai faktor produksi pokok, melainkan sebagai suatu perwujudan tanah dan tenaga kerja sesudahnya. Modal pribadi adalah sesuatu yang diharapkan pemiliknya akan memberikan penghasilan padanya.[8]

Yang dianggap paling penting dalam hal ini adalah bahwa modal dapat juga tumbuh dalam masyarakat yang bebas bunga. Janganlah lupa bahwa Islam memperbolehkan adanya laba yang berlaku sebagai insentif untuk menabung. Lagi pula hanya sistem ekonomi Islam yang dapat menggunakan modal dengan benar dan baik, karena dalam sistem kapitalis modern kita dapati bahwa manfaat kemajuan teknik yang dicapai oleh ilmu pengetahuan hanya bisa dinikmati oleh masyarakat yang relatif kaya, yang pendapatannya melebihi batas pendapatan untuk hidup sehari-hari.

Mereka yang hidup sekedar cukup untuk makan sehari-hari terpaksa harus tetap menderita kemiskinan abadi. Tetapi Islam melindungi kepentingan si miskin dengan memberikan tanggung jawab moral terhadap si kaya untuk memperhatikan si miskin. Kedua, Islam mengakui sistim hak milik pribadi secara terbatas, setiap usaha apa saja yang mengarah ke penumpukan kekayaan yang tidak layak dalam tangan segelintir orang. Demikianlah dalam kitab suci Al-Qur’an dinyatakan agar si kaya mengeluarkan sebagaian dari rezekinya untuk kesejahteraan masyaraka, karena kekayaan harus tersebar dengan baik.

Islam mengakui modal serta perananya dalam proses produksi. Islam juga mengakui bagian modal dalam kekayaan nasional hanya sejauh mengenai sumbangannya yang ditentukan sebagai persentase laba yang berubah-ubah dan diperoleh, bukan dari persentase tertentu dari kekayaan itu sendiri.[9]

Dalam arti terbatas, teori Islam mengenai modal tidak saja mengakui gagasan klasik tentang penghematan dan produktivitas, tetapi juga gagasan Keyness tentang preferensi likuiditas, karena dalam Islam modal itu produktif dalam arti bahwa tenaga kerja yang dibantu oleh modal akan lebih menghasilkan dari pada yang tanpa modal.

Laba yang diperkenankan oleh Islam adalah hasil investasi dalam produksi yang merupakan proses memakan waktu. Motif laba, merangsang seseorang menabung dan menginvestasi, dengan demikian menunda konsumsi sekarang untuk waktu yang akan datang.

Teori Islam mengenai modal lebih realistik, luas, mendalam, dan etik daripada teori modern tentang modal. Realistik, karena produktivitas modal yang mengalami perubahan berkaitan dengan kenyataan produksi yang dianggap mudah berubah dalam keadaan pertumbuhan yang dinamis. Luas dan mendalam karena ia memperhatikan semua variabel seperti mata uang, jumlah penduduk, penemuan baru, kebiasaan, selera, tingkat hidup, ketinggalan waktu dan sebagainya.

Etik karena keikutsertaannya dalam berbagai bidang di suatu negara Islam harus bersifat adil dan wajar, juga harus bebas dari pengisapan para pelaku produksi lainnya, sehingga menyumbang terciptanya kekayaan nasional. Karena itu dalam kerangka sosial Islami, bunga yang ditetapkan pada modal tidak diperbolehkan menimbulkan dampak yang merugikan ekonomi. dengan kata lain, Islam yakin akan perekonomian yang bebas bunga.

E.     Murabahah lil amir bissyira’      

Jual beli murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan dan biasa disebut dengan murabahah lil amir bissyira’. Dalam murabahah berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah, dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya (bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah).

Sedangkan menurut Ahmad Mulhim, adalah permintaan pembelian sebuah komoditas dengan kriteria tertentu yang diajukan oleh pihak nasabah yang selanjutnya disetujui oleh pihak bank. Kemudian pihak bank berjanji akan membelikan komoditas sebagaimana dimaksud dan pihak nasabah berjanji akan membeli sesuai dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua pihak.

Dalam kasus jual beli biasa, misalnya seseorang ingin membeli barang tertentu dengan spesifikasi tertentu, sedangkan barang tersebut belum ada pada saat pemesanan, maka si penjual akan mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasinya, kemudian menjualnya kepada si pemesan.[10]

F.     Bai’al muajjal (bai’ bitsaman ajil)

Istilah Bai` Bits-Tsaman Ajil sesungguhnya istilah yang baru dalam  literatur fiqih Islam. Meskipun prinsipnya memang sudah ada sejak masa lalu. Bai’ bitsaman ajil adalah jual beli barang dengan pembayaran cicilan. Harga jual adalah harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati.

Secara makna harfiyah, Bai` maknanya adalah jual-beli atau transaksi. Tsaman maknanya harga dan Ajil maknanya bertempo atau tidak tunai. Jenis transaksi ini sesuai dengan namanya adalah jual-beli yang uangnya diberikan kemudian atau ditangguhkan. Tsaman Ajil maknanya adalah harga belakangan. Maksudnya harga barang itu berbeda dengan bila dilakukan dengan tunai.

Jika harga jual telah disepakati dan ditetapkan, maka harga tersebut tidak boleh diubah walaupun terjadi inflasi, deflasi, atau kenaikan tingkat suku bunga pasar. Hal inilah yang membedakan dengan konsep ekonomi konvensional, yang menetapkan imbalan atas kredit/pembiayaan. Dengan demikian, bunga/imbalan yang dibebankan kepada nasabah akan mengikuti pergerakan (naik atau turunnya) tingkat suku bunga. Perbedaan yang lain adalah jika terjadi penunggakan pembayaran, maka dalam konsep ekonomi konvensional akan dikenakan penalty dengan bunga berbunga. Hal ini tidak boleh terjadi dalam ekonomi Islam.[11]

Bank dapat memberikan potongan apabila nasabah:

1.      Mempercepat pembayaran cicilan, atau

2.      Melunasi piutang murabahah sebelum jatuh tempo. [12]

Hal ini dijelaskan dalam fatwa DSN MUI Nomor 23/DSN.MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam murabahah.

BAB III

PENUTUP

A.    Kesimpulan

       Dari uraian singkat di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan, di antaranya adalah:

1.      Murabahah adalah jual beli suatu barang di mana penjual memberitahukan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba yang disepakati.

2.      Di antara dalil yang menjadi landasan syariah jual beli murabahah adalah Alquran, yakni dalam QS. Al-Baqarah: 275 dan QS. AN-Nisa: 29, serta hadits Nabi.

3.      Syarat jual beli murabahah antara lain: Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan, kontrak harus bebas dari riba, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, mislanya jika pembelian dilakukan secara utang. Sedangkan rukun dari jual beli murabahah adalah ada penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan beserta harganya, dan akad.

4.      Teori Islam mengenai modal tidak saja tentang penghematan dan produktivitas, tetapi juga tentang preferensi likuiditas.

5.      Murabahah lil amir bissyira’ merupakan jual beli murabahah yang dilakukan dengan cara pemesanan.

6.      Bai’ bitsaman ajil adalah jual beli barang dengan pembayaran cicilan.

B.     Saran

Dalam penyusunan makalah ini, penyusun menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan tentunya masih sangat jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penyusun berharap kepada para pembaca untuk bersedia memberikan kritik ataupun saran yang sifatnya konstruktif agar bisa lebih baik lagi dalam menyusun makalah yang serupa di masa yang akan datang.   

DAFTAR PUSTAKA

Antonio, Muhammad Syafi’I, 2001,  Bank Syari’ah; Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani

Djuwaini, Dimyauddin, 2010, Pengantar Fiqh Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Belajar

Karim, Ediwarman A., 2013, Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2013

Muhamad, 2000, Sistem & Prosedur Oprasional Bank Syariah, Yogyakarta: UII Press

Muslich, Ahmad Wardi, 2013, Fiqh Muamalat, Jakarta: Amzah

Muthaher, Osmad, 2012, Akuntansi Perbankan Syariah, Yogyakarta: Graha Ilmu

Widodo, Hertanto, dkk., 2000, Pedoman Akuntansi Syari’at; Panduan Praktis Oprasional Baitul Mal wat Tamwil (BMT), Bandung: Mizan

Anshori , Abdul Ghofur, 2007, Payung Hukum Perbankan Syariah (UU di Bidan Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia, Yogyakarta: UII Press

Mannan,  M.A., 1997,  Teori dan Praktek Ekonomi Islam, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa

                                                 

[1] Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm 207

[2] Muhamad, Sistem & Prosedur Oprasional Bank Syariah, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 23

[3] Osmad Muthaher, Akuntansi Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 57

[4] Abdul Ghofur Anshori, Payung Hukum Perbankan Syariah (UU di Bidan Perbankan, Fatwa DSN-MUI, dan Peraturan Bank Indonesia, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 82

[5] Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syari’ah; Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 102

[6] Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010) hal 106-107

[7] Muhammad Syafi’I Antonio, Op.Cit., hlm. 102-103

[8] M.A. Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hlm. 59

[9] M.A. Mannan, Ibid., hlm. 124

[10] Ediwarman A. Karim, Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan, (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2013), Cet. 13, hlm. 115

[11] Hertanto Widodo, dkk., Pedoman Akuntansi Syari’at; Panduan Praktis Oprasional Baitul Mal wat Tamwil (BMT), (Bandung: Mizan, 2000), Cet. 2, hlm. 49

[12] Ediwarman A. Karim, Op.Cit., hlm. 116